Penyusunan langkah strategis terkait penentuan posisi pengganti Gibran selaku mantan wakil presiden pasca pengunduran dirinya terus bergulir di tingkat nasional.
Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menggelar musyawarah bersama partai-partai koalisi.
Langkah konsultatif ini dinilai sangat penting agar proses penentuan figur pengganti dapat berjalan dengan transparan, tertib, dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat luas.
Pandangan PKS Terhadap Rencana Musyawarah Koalisi membahas pengganti Gibran
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai langkah Presiden Prabowo untuk musyawarah dengan partai koalisi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming merupakan langkah yang baik.
Dalam pandangannya, pelibatan partai politik pendukung sejak awal kepemimpinan sangat krusial untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Proses politik yang terbuka dan akomodatif diyakini mampu meredam potensi ketegangan antarpolitik serta menjaga keharmonisan koalisi pemerintahan.
Lebih lanjut, Mardani menegaskan pentingnya menjaga suasana politik tetap kondusif agar dinamika peralihan kekuasaan tidak memicu spekulasi liar di ruang publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, Mardani Ali Sera menyampaikan pandangannya secara langsung.
"Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal. Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (12/11/2026).
Sikap Resmi PKS Menyerahkan Keputusan Kepada Presiden
Meskipun memberikan apresiasi tinggi terhadap tradisi musyawarah mufakat, PKS secara kelembagaan tidak ingin bersikap intervensi terhadap figur yang akan dipilih.
Seluruh kewenangan seleksi dan pengajuan nama diserahkan sepenuhnya kepada pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi negara.
Sikap politik yang cair dan proporsional ini menunjukkan kedewasaan partai dalam memposisikan diri di dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah.
Terkait sikap final partainya, Mardani menegaskan PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden kepada Prabowo.
Penegasan ini disampaikan untuk menggarisbawahi bahwa partai politik koalisi tetap menghormati hak prerogatif serta kewenangan konstitusional yang melekat pada diri seorang kepala negara dalam menentukan pasangan kerjanya di pemerintahan.
Landasan Konstitusional dan Kewenangan Presiden
Dari sudut pandang hukum tata negara, proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur secara ketat oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Sesuai dengan UU MD3, menurut Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi.
Lebih lanjut, Yusril merinci batasan kewenangan serta mekanisme formal yang diatur dalam regulasi kenegaraan. Mengenai hak prerogatif tersebut, Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan komprehensif.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kepastian Jadwal Pertemuan dan Batas Waktu Konstitusional
Meskipun payung hukum telah memberikan keleluasaan bagi presiden untuk berkoordinasi, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti kapan pertemuan resmi dengan pimpinan partai koalisi akan diselenggarakan.
Pemerintah masih mencermati berbagai aspek teknis dan politis sebelum mematikan agenda tersebut secara terbuka kepada publik.
Meskipun begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.
Mengenai kepastian waktu pelaksanaan komunikasi politik lanjutan, Yusril menyampaikan informasi lebih lanjut. "Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Sebagaimana diketahui bersama, kekosongan kursi wakil presiden ini terjadi setelah Gibran Rakabuming telah resmi mengundurkan diri dari Wakil Presiden usai menyerahkan surat ke MPR.
Berdasarkan ketentuan normatif yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pengisian jabatan yang kosong akibat pengunduran diri diatur secara tegas.
Dalam UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari. Waktu yang relatif singkat ini menuntut gerak cepat dari presiden beserta jajaran legislatif dan partai koalisi untuk segera mendapatkan figur pengganti yang definitif demi kelangsungan roda pemerintahan nasional.
