Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjadwalkan pelaksanaan rapat gabungan pada siang hari ini guna menetapkan waktu penyelenggaraan sidang paripurna pengisian jabatan dan teknis pelaksanaan pemilihan Wapres.
Langkah ini diambil menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai orang nomor dua di Indonesia, yang memicu proses konstitusional baru terkait pemilihan wapres di parlemen.
Agenda Rapat Gabungan MPR RI terkati Pemilihan Wapres
Rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut melibatkan sejumlah unsur penting di parlemen. Berdasarkan keterangan dari Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman kepada wartawan pada Jumat (13/11/2026), peserta rapat mencakup pimpinan MPR, perwakilan fraksi, hingga kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, forum tersebut juga memungkinkan kehadiran pimpinan dari alat kelengkapan dewan.
"Hari ini pukul 14.00 MPR akan menggelar rapat gabungan MPR untuk memutuskan waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk pengisian jabatan Wakil Presiden," ujar Habiburokhman.
Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menekankan pentingnya kelancaran proses pergantian kepemimpinan ini agar berjalan tanpa hambatan berarti. "Kami berharap proses pengisian jabatan wapres bisa berlangsung cepat, kondusif, dan demokratis. Posisi Wapres memang posisi penting yang tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong," ucapnya.
Kedudukan Strategis Wakil Presiden
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI tersebut mengingatkan bahwa kedudukan seorang wakil presiden bukanlah sekadar pelengkap atau ban serep dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan praktik ketatanegaraan di Indonesia, posisi tersebut memegang peran vital sebagai pendamping kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kita tahu praktik konstitusional di negara kita menunjukkan jabatan tersebut bukan sekedar ban serep, tetapi mitra Presiden dalam menjalankan tugas dan seringkali mendapatkan pelimpahan tugas-tugas kenegaraan tertentu," tegasnya.
Tindak Lanjut Surat Pengunduran Diri
Proses pergantian ini bermula ketika Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan dokumen pengunduran diri langsung kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran ke gedung parlemen bertujuan menyampaikan niat tersebut secara langsung.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Muzani menambahkan bahwa salinan surat dengan perihal yang sama juga telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihak MPR menyatakan akan segera memproses dokumen tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan konstitusi yang berlaku agar roda kepemimpinan nasional tetap berjalan dengan baik.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.
Dengan digelarnya rapat gabungan ini, lembaga legislatif berupaya mempercepat kepastian hukum dan politik terkait kursi wakil presiden demi menjaga stabilitas dan kesinambungan tugas-tugas pemerintahan negara ke depan.
