Pihak kepolisian menyatakan bahwa tidak ada alasan urgensi untuk melakukan pengujian ulang terhadap ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Melalui keterangan resmi, Polri memastikan bahwa proses uji forensik terhadap dokumen tersebut telah tuntas dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan hasilnya pun sudah memiliki kekuatan hukum yang sah.
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta transparansi bagi semua pihak yang terkait dalam penyidikan.
Uji Forensik Ijazah Jokowi Telah Sesuai Prosedur
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan klarifikasi terkait polemik yang sempat muncul di persidangan.
Menurutnya, proses pemeriksaan teknis terhadap ijazah Joko Widodo bukan sekadar tindakan administratif biasa, melainkan rangkaian kerja ilmiah yang telah dituangkan dalam berita acara pro justitia.
Pihak penyidik Polda Metro Jaya memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Hasil dari pengujian forensik ijazah Jokowi tersebut saat ini bahkan telah dilimpahkan kepada pihak jaksa penuntut umum (JPU).
Penyerahan ini merupakan bagian dari pemenuhan kelengkapan berkas perkara guna memastikan keadilan dan legalitas status dokumen di mata hukum.
Dengan demikian, institusi kepolisian menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang atau kebutuhan mendesak untuk melakukan pengulangan uji forensik terhadap objek ijazah yang sama.
Tanggapan Polri Terhadap Permintaan Pihak Roy Suryo
Sebelum pernyataan tegas dari Polri ini mencuat, tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo memang sempat mengajukan permohonan khusus kepada majelis hakim.
Dalam persidangan yang berlangsung pada 11 November 2026, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, secara resmi meminta adanya pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap ijazah fisik milik Joko Widodo.
Permintaan ini disertai dengan ajakan untuk membandingkan dokumen tersebut dengan tiga ijazah pembanding yang terbit pada November 1985.
Tidak hanya melalui surat kepada majelis hakim, pihak Roy Suryo juga mengirimkan tembusan permohonan tersebut ke sejumlah lembaga tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR.
Namun, Polri tetap pada pendiriannya bahwa tindakan pengujian forensik ijazah Jokowi yang telah dilakukan institusinya sudah final.
Penegasan Polri ini sekaligus menjadi titik terang bahwa proses hukum yang berjalan telah mengakomodasi bukti-bukti ilmiah yang diperlukan.
Polri berharap dengan selesainya rangkaian teknis ini, fokus penegakan hukum dapat terus berjalan demi kepentingan keadilan, tanpa perlu lagi melakukan pengujian berulang terhadap dokumen yang sudah dinyatakan valid oleh laboratorium forensik negara.
