Kamis, 12 November 2026
Terkini

Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 

Berada di bawah naungan Citra Nusa Media, kami berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan independensi jurnalistik sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

1. Ruang Lingkup

Pedoman Media Siber ini berlaku untuk seluruh pengelola, redaktur, jurnalis, serta kontributor Citra Nusa Media dalam mengoperasikan situs web, portal berita, dan seluruh saluran distribusi digital resmi yang berada di bawah manajemen kami.

2. Verifikasi dan Keseimbangan Berita

  • Prinsip Verifikasi: Pada dasarnya setiap berita harus melalui proses verifikasi fakta sebelum dipublikasikan.

  • Berita yang Merugikan Pihak Lain: Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip keberimbangan (cover both sides).

  • Pengecualian Verifikasi: Berita yang sangat mendesak dan mengandung kepentingan publik yang mendasar dapat dipublikasikan dengan syarat:

    1. Berisi informasi yang benar-benar mendesak dan berdampak luas.

    2. Sumber berita jelas, tepercaya, dan kompeten.

    3. Subjek berita yang harus dikonfirmasi belum dapat dijangkau, dan redaksi memberi penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lanjutan.

    4. Redaksi wajib melakukan verifikasi sesegera mungkin dan memuat hasilnya pada pembaruan (update) berita terkait.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Citra Nusa Media menyediakan ruang interaksi seperti kolom komentar, forum, atau kiriman tulisan warga (citizen journalism). Ketentuan untuk isi buatan pengguna adalah sebagai berikut:

  • Tanggung Jawab: Pengguna bertanggung jawab penuh atas isi/komentar yang diunggah.

  • Larangan Konten: Pengguna dilarang mengunggah konten yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pornografi, kekerasan, serta informasi palsu (hoax).

  • Moderasi Redaksi: Redaksi berhak menyunting, memoderasi, atau menghapus komentar/konten pengguna yang melanggar hukum atau etika jurnalistik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  • Kewajiban Ralat: Redaksi wajib melakukan ralat, koreksi, atau klarifikasi atas berita yang tidak akurat atau keliru sesegera mungkin.

  • Prosedur Koreksi: Ralat atau koreksi dilakukan dengan memperbarui berita terkait dan mencantumkan catatan perbaikan (update/koreksi) di bagian akhir artikel.

  • Hak Jawab: Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak mengajukan Hak Jawab. Redaksi wajib melayani Hak Jawab secara proporsional dan segera mempublikasikannya.

5. Pencabutan Berita

  • Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut atau dihapus sembarangan, kecuali terkait dengan alasan masalah hukum yang mendasar, perlindungan anak, keselamatan jiwa, atau pertimbangan khusus yang disepakati oleh Dewan Pers.

  • Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan penarikan dan diumumkan secara terbuka kepada publik.

6. Hak Cipta dan Perlibatan Pihak Ketiga

  • Citra Nusa Media menghormati hak cipta atas karya tulis, foto, video, dan audio milik pihak lain.

  • Pengutipan atau penggunaan ulang materi dari media/platform lain wajib menyantumkan sumber asal dan tautan aktif (active link) secara jelas sesuai kaidah retribusi karya cipta.

7. Perlindungan Anak dan Identitas Korban

  • Identitas Anak: Redaksi tidak menyebutkan atau menayangkan identitas anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang terlibat dalam kasus hukum, tindak pidana, maupun kejahatan kesusilaan.

  • Korban Kejahatan Seksual: Redaksi wajib menyamarkan atau merahasiakan identitas korban kejahatan susila/seksual demi melindungi privasi dan masa depan korban.

8. Hak Cipta & Penutup

Pedoman Media Siber ini disusun sebagai panduan operasional redaksi Citra Nusa Media agar tetap konsisten menyampaikan berita yang lugas, akurat, dan terpercaya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini merujuk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan ketentuan perundang-undangan pers yang berlaku di Republik Indonesia.