Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, memberikan penjelasan terkait prosedur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan bahwa MPR RI bertindak sebagai 'kamar terakhir' dalam rangkaian proses hukum politik ini, sehingga saat ini bola wacana tersebut belum sampai ke tangan mereka. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika usulan pemakzulan Gibran yang mulai bergulir di parlemen.
Status Terkini HMP di DPR RI menurut Bambang Pacul
Bambang Pacul menekankan bahwa saat ini, proses HMP masih sepenuhnya berada dalam ranah kerja DPR RI. Menurutnya, pihak MPR masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari DPR sebelum dapat mengambil langkah konkret.
Ia memastikan bahwa hingga saat ini, belum ada surat resmi atau usulan formal terkait HMP yang masuk ke meja MPR. Oleh karena itu, Bambang meminta publik bersabar menunggu proses tahapan demi tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum kasus ini mencapai ujungnya di MPR.
Komunikasi Antar Lembaga
Meskipun proses HMP masih tertahan di DPR, Bambang memastikan bahwa jalur komunikasi antara DPR dan MPR tetap berjalan dengan baik. Ia mencontohkan bahwa koordinasi pimpinan tetap berlangsung secara rutin, seperti saat rapat pimpinan yang membahas berbagai agenda kenegaraan lainnya.
Namun, sejauh ini, diskusi tersebut belum menyentuh topik mengenai pemakzulan wapres. MPR berkomitmen mengikuti alur konstitusional yang berlaku, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara prosedural di tingkat DPR sebelum bola operan sampai ke tahap akhir di MPR.
Usulan 120 Anggota DPR
Di sisi lain, proses di DPR sendiri telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pimpinan DPR RI secara resmi telah menerima usulan HMP yang diajukan oleh 120 anggota parlemen dari delapan fraksi berbeda. Usulan ini rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna mendatang.
Berdasarkan data yang ada, keterwakilan fraksi cukup luas, dengan PKS menjadi fraksi pengusul terbanyak, diikuti oleh anggota dari NasDem, PKB, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, serta PAN.
Keterlibatan lintas fraksi ini menandakan keseriusan para pengusul dalam menindaklanjuti hak menyatakan pendapat tersebut. Bagi MPR sendiri, substansi dari usulan ini tetap akan menanti hasil ketetapan di DPR sebelum akhirnya menempati posisi sebagai kamar terakhir dalam mekanisme pemakzulan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga saat ini, belum ada tindakan lanjutan dari pihak MPR karena secara organisasional, bola tersebut memang belum digulirkan oleh DPR. Bambang Pacul menegaskan bahwa MPR tetap pasif menunggu hingga seluruh tahapan administratif di DPR selesai dilaksanakan.
Publik diharapkan memahami bahwa prosedur pemakzulan bukanlah proses instan, melainkan rangkaian panjang yang melibatkan mekanisme konstitusional yang ketat.
Sumber : Detik.com
