Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan Gibran mundur dari Wapres ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Senayan, khususnya terkait rencana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya sempat diusulkan oleh sejumlah anggota DPR. Dengan mundurnya Gibran, proses HMP tersebut secara otomatis dibatalkan.
Kronologi Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pengunduran diri Gibran dilakukan secara formal dengan mendatangi langsung pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11). Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa maksud kedatangan Gibran adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi.
Tidak hanya kepada MPR, Gibran juga dilaporkan telah menyerahkan surat dengan substansi yang sama kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, pihak Gibran meminta agar proses administrasi terkait pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Dampak Pengunduran Diri Terhadap HMP di DPR
Sebelum pengunduran diri ini terjadi, DPR sempat mematangkan rencana untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa usulan HMP tersebut sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari 120 anggota DPR yang berasal dari 8 fraksi berbeda.
Rencananya, usulan yang telah ditandatangani oleh para pengusul tersebut akan segera dibawa ke dalam rapat paripurna DPR. Rapat tersebut dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, yakni sehari setelah pengumuman pengunduran diri. Namun, dengan resminya Gibran mundur dari Wapres, landasan untuk melakukan Hak Menyatakan Pendapat menjadi tidak relevan lagi secara prosedural.
Saan Mustopa menjelaskan bahwa mekanisme HMP ini sebenarnya direncanakan untuk menindaklanjuti aspirasi dari berbagai perwakilan fraksi yang telah berkomitmen mengusulkan hak tersebut. Akan tetapi, karena subjek dari HMP sudah tidak lagi menjabat, maka agenda pembahasan di rapat paripurna tersebut dipastikan gugur atau batal demi hukum.
Langkah pengunduran diri ini mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan posisi Gibran di kursi RI-2. Kini, pihak MPR dan instansi terkait tengah memproses administrasi yang diperlukan menyusul surat resmi yang telah diserahkan oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto maupun pimpinan MPR.
Sumber : Detik.com
