Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden setelah polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya menjadi sorotan hukum.
Di balik mundurnya Gibran, terdapat peran krusial seorang advokat bernama Subhan Palal yang gigih memperjuangkan gugatan terkait suket pendidikan Gibran hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Perjalanan Kasus Hukum dan Putusan Mahkamah Agung
Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran bermula dari langkah hukum yang ditempuh melalui PTUN Jakarta.
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang diketuai Yulius dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto pada 30 Oktober 2026, secara resmi mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah secara hukum dan meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak pemegang.
Profil dan Rekam Jejak Subhan Palal
Ia dikenal sebagai seorang praktisi hukum sekaligus pemilik firma hukum di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum.
Sebelum sukses mempermasalahkan suket pendidikan Gibran, Subhan juga memiliki rekam jejak melayangkan sejumlah gugatan terhadap pejabat publik, termasuk gugatan perdata senilai Rp125 triliun terhadap Gibran pada tahun 2025 serta uji materi undang-undang kewarganegaraan di Mahkamah Konstitusi.
Manuver hukum Subhan rupanya tidak hanya menyasar Gibran. Sebagai seorang praktisi hukum, ia juga tercatat pernah mengajukan uji materi (judicial review) Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan turut menyeret nama Anies Baswedan.
Menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026, Ia menyatakan rasa syukur dan kelegaannya.
"Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Gitu. Nah, berikutnya, ya kekosongan apa, wapres harus segera diisi. Gitu. Itu aja. Nggak ada apa, karena gini, perjuangan saya dari awal itu memang agar kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang," kata Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia berharap agar kekosongan posisi wakil presiden dapat segera diisi oleh figur yang memenuhi seluruh persyaratan undang-undang serta sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto demi stabilitas nasional ke depan.
