Gibran mundur dari posisi wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan MPR. Langkah politik ini memicu serangkaian mekanisme konstitusional yang harus segera dijalankan oleh lembaga negara.
Gibran Mundur, Penyerahan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Gibran Rakabuming Raka awalnya menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi, 12 November 2026.
Setelah pertemuan tersebut, Gibran bergegas menuju gedung MPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, guna menyerahkan dokumen pengunduran dirinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut langsung dari Gibran yang meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Menindaklanjuti penyerahan ini, MPR akan bersurat kepada Presiden Prabowo untuk segera menyetorkan dua nama kandidat calon wakil presiden yang baru.
Batas Waktu dan Proses Pemilihan Calon Wapres
Menurut Ahmad Muzani, Presiden Prabowo memiliki batas waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon pengganti sejak dikeluarkannya surat permintaan resmi dari MPR.
Proses pemilihan ini nantinya dilakukan secara mandiri oleh MPR tanpa melibatkan KPU ataupun pemilihan langsung oleh rakyat.
Sementara itu, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden tidak memerlukan sidang paripurna untuk meminta persetujuan.
Yusril Ihza Mahendra mengibaratkan situasi ini mirip dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada tahun 1998 yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara mandiri.
Sidang Pengumuman Kekosongan Posisi Wakil Presiden
Guna mempercepat proses administrasi kenegaraan, MPR dijadwalkan menggelar sidang khusus untuk menyatakan kekosongan posisi wakil presiden. Pada saat yang bersamaan, sidang tersebut akan meminta Presiden untuk segera mengusulkan dua nama pengganti Gibran.
Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa mekanisme penggantian wakil presiden ini berbeda dengan situasi ketika presiden yang berhenti, di mana posisi tersebut otomatis digantikan oleh wakilnya.
Karena posisi yang kosong adalah wakil presiden, maka pengisian jabatan harus melalui mekanisme pemilihan khusus oleh MPR berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
