Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan segera mengumpulkan partai koalisi untuk membahas dua nama calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran.
Bursa pengganti posisi nomor dua di Indonesia ini mulai menghangat setelah memunculkan sejumlah nama tokoh nasional.
Tanggapan Tokoh yang Masuk Bursa Pengganti Gibran
Sejumlah nama kini santer disebut-sebut sebagai pengganti Gibran di kursi wakil presiden. Salah satu figur yang namanya mencuat adalah Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Menanggapi hal tersebut, Yusril menyatakan mempersilakan segala bentuk aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia meyakini kepala negara memiliki insting politik yang matang untuk menentukan pendamping yang tepat demi menyelesaikan sisa masa jabatan pemerintahan.
Selain Yusril, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut dikabarkan masuk dalam radar bursa calon wakil presiden.
Menanggapi isu tersebut, Pramono memberikan respons santai sambil tertawa usai memimpin rapat tingkat kecamatan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, namun enggan memberikan komentar lebih jauh.
Mekanisme Konstitusional oleh MPR RI
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo nantinya diwajibkan menyetor dua nama calon wakil presiden kepada pihak MPR dalam kurun waktu 14 hari setelah dikeluarkannya surat permintaan resmi.
Saat ini, lembaga legislatif tersebut masih memproses surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan serta rapat gabungan bersama kelompok DPD.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki total waktu selama 60 hari terhitung sejak hari pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden yang definitif.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.
Pihak MPR lantas memohon doa serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar proses transisi ketatanegaraan baru ini dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.
