Pemilihan wakil presiden baru oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan perdebatan hangat di kalangan pengamat politik mengenai pentingnya faktor loyalitas dan elektabilitas.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kriteria pendamping kepala negara harus mencakup kemampuan mumpuni sekaligus komitmen yang kuat untuk menghindari potensi pengkhianatan di tengah dinamika politik nasional yang kompleks.
Kriteria Utama Pemilihan Wakil Presiden Baru
Menurut pengamat politik Jamiluddin, idealnya seorang wakil presiden memiliki dua kriteria utama secara bersamaan, yakni elektabilitas yang bagus serta sikap yang loyal.
Ia menganggap kriteria loyalitas menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Prabowo menyusul adanya kasus penyadapan yang dialaminya belakangan ini. Kasus tersebut membuat presiden bisa saja merasa dikhianati, sehingga upaya antisipasi terhadap potensi pengkhianatan di masa depan menjadi prioritas.
"Karena itu, dia menjadi sangat hati-hati dan berpikir bahwa loyalitas itu memang perlu dimiliki seorang calon wakil presiden, sehingga kejadian dia disadap dan pengkhianatan lainnya ke depan itu Prabowo berusaha menghindari itu," tutur dia.
Senada dengan hal tersebut, pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menilai bahwa syarat loyalitas merupakan salah satu opsi penting, meski tidak lantas menjamin kelanggengan dukungan politik di kemudian hari ketika kepala negara berencana mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2029.
Empat Pertimbangan Penting dan Syarat Calon Wakil Presiden
Djayadi Hanan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo setidaknya dapat menggunakan empat pertimbangan utama untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden yang baru.
Keempat syarat tersebut meliputi syarat konstitusional, syarat kapasitas dan integritas, syarat politik, serta syarat kecocokan dengan presiden sendiri.
Syarat konstitusional merujuk pada ketentuan normatif yang tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, syarat rekam jejak dan kapasitas berarti seseorang yang memiliki pemahaman mendalam di bidang kebijakan pemerintahan serta bersih dari masalah hukum dan moral.
"Memiliki kemampuan dan pemahaman di bidang kebijakan pemerintahan dan politik, serta orang yang tidak memiliki masalah hukum, moral, dan masalah-masalah terkait integritas lainnya. Sebaiknya adalah orang yang memiliki pengalaman pemerintahan dan politik," kata Djayadi, saat dihubungi awak Media, Minggu (15/11/2026).
Syarat ketiga berkaitan dengan akseptabilitas politik di kalangan partai koalisi, sedangkan syarat keempat menekankan pentingnya kecocokan agar wakil presiden berani memberikan masukan kritis demi kebaikan pemerintahan.
Analisis Tokoh dan Respons Partai Politik
Dalam bursa pencalonan, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut memenuhi sejumlah kriteria tersebut karena memiliki pengalaman pemerintahan serta loyalitas yang terjaga.
Di sisi lain, koalisi pendukung pemerintah yang cukup gemuk juga mempertimbangkan dinamika partai lain, termasuk opsi figur dari Partai Gerindra seperti Sugiono atau bahkan figur non-partai.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada presiden.
"Kami yakin dan percaya bahwa tentu Presiden tahu betul ya siapa yang layak. Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya memberi kepercayaan kepada Presiden Prabowo," ujar dia.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, proses pengisian jabatan ini memiliki batas waktu di mana presiden dapat mengajukan dua nama kepada MPR untuk kemudian dipilih dalam sidang paripurna.
Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Seluruh proses ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin pendamping yang dapat bekerja secara optimal membantu kepala negara menjalankan roda pemerintahan.