Senin, 16 November 2026
Terkini
Ekonomi Breaking

Aturan Cuti Bersama UU Baru Tak Potong Hak Cuti Tahunan Pekerja

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru mengatur bahwa cuti bersama tidak memotong cuti tahunan pekerja, tetapi tidak bersifat wajib bagi setiap perusahaan.

Aturan Cuti Bersama UU Baru Tak Potong Hak Cuti Tahunan Pekerja
Aturan Cuti Bersama UU Baru Tak Potong Hak Cuti Tahunan Pekerja
Daftar isi 3 bagian
  1. Ketentuan Cuti Bersama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
  2. Latar Belakang Pengesahan Undang-Undang Baru
  3. Struktur dan Cakupan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru resmi disahkan dengan memuat berbagai aturan penting, termasuk ketentuan mengenai cuti bersama yang tidak memotong hak cuti tahunan pekerja. 

Kendati demikian, regulasi ini mendapat penjelasan khusus dari pihak terkait mengenai penerapannya di lapangan.

Ketentuan Cuti Bersama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Penerbitan regulasi baru ini membawa angin segar bagi para pekerja di tanah air terkait pengelolaan waktu istirahat dan libur nasional. 

Berdasarkan aturan tersebut, cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah diatur sedemikian rupa agar tidak mengurangi jatah cuti tahunan karyawan di perusahaan. 

Meskipun demikian, kebijakan ini ternyata tidak dipatok secara mutlak bagi seluruh badan usaha di Indonesia.

Artinya, regulasi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang memang menerapkan cuti bersama. Namun, bagi perusahaan yang memang terbiasa tidak memberlakukan cuti bersama, maka tidak ada paksaan dari pemerintah. 

Hal ini memberikan keleluasaan bagi dunia usaha untuk menyesuaikan operasional internal mereka dengan kondisi serta kesepakatan kerja yang telah berjalan selama ini.

Latar Belakang Pengesahan Undang-Undang Baru

Untuk diketahui, DPR RI mengsahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru, setelah direvisi, Selasa (6/10/2026). 

Pengesahan undang-undang ini melalui proses panjang yang melibatkan berbagai elemen ketenagakerjaan di Indonesia, terutama kaum buruh yang selama ini menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai jalur konstitusional yang tersedia.

Revisi ini dilakukan karena serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2023 yang dinilai banyak merugikan buruh. 

Gugatan tersebut dikabulkan, MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah untuk merevisi undang-undang terbaru dan harus rampung pada Oktober 2026. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan nasional.

Struktur dan Cakupan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Sebagai sebuah produk hukum yang komprehensif, UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. 

Jumlah bab dan pasal yang cukup banyak ini mencerminkan luasnya cakupan perlindungan serta pengaturan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

23 bab tersebut berisikan, ketentuan umum, landasan dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penampatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing. 

Pengaturan yang rinci ini diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan transparan di masa mendatang.

Selain itu, regulasi ini juga mencakup bab-bab penting lainnya seperti hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup. 

Dengan struktur yang lengkap ini, undang-undang baru diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan modern sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja maupun pemberi kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Berita terkait

Semua di Ekonomi →