Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi menegaskan posisi politiknya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Sikap ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan pribadi Gibran yang dinilai merupakan langkah strategis untuk mengakhiri berbagai polemik yang berkembang di masyarakat.
Melalui pernyataan resmi, PSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar agenda kerja pemerintah tetap berjalan efektif.
Tanggapan PSI Terhadap Pengunduran Diri Gibran
Pihak PSI melalui Sekretaris Dewan Pembina, Grace Natalie, menyampaikan bahwa partainya menerima keputusan tersebut dengan sikap terbuka meski menyimpan rasa sayang.
Grace menilai langkah yang diambil oleh Gibran bertujuan untuk menciptakan iklim politik yang lebih kondusif.
"Di satu sisi menyayangkan, namun di sisi lain kami menghormati keputusan Mas Gibran," kata Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Grace juga menegaskan poin utama dari keputusan tersebut, yakni, "Langkah Mas Gibran untuk mundur, mengakhiri polemik," imbuh dia.
Fokus pada Isu Krusial Masyarakat
Setelah dinamika politik ini, PSI berharap seluruh pemangku kepentingan, terutama DPR, dapat kembali fokus pada tugas legislasi yang mendesak.
Grace menyoroti pentingnya penyelesaian kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti undang-undang terkait perampasan aset yang telah dinantikan publik.
"Setelah ini DPR bisa menyalurkan energinya ke isu-isu krusial yang sudah ditunggu masyarakat luas, seperti misalnya UU Perampasan Aset," ujar dia.
PSI berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, dengan fokus utama pada program-program kerakyatan.
"Kita tunggu plan Mas Gibran selanjutnya. Yang pasti, PSI tetap mendukung Pak Presiden, terutama program-program yang berpihak pada rakyat," ujarnya.
Pandangan PSI Tentang Amanah Jabatan
Senada dengan Grace, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, memberikan pandangan mendalam mengenai etika berpolitik dan jabatan publik.
Baginya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, bukan demi kepentingan pribadi.
"Kami menghormati keputusan Mas Gibran untuk mundur. Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Jabatan itu datang dari rakyat. Ketika jabatan mulai menjadi beban untuk pemerintahan, mengembalikannya adalah sikap yang baik," kata Andy Budiman.
Andy juga menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari ketidakpastian berkepanjangan yang berpotensi menyita energi bangsa.
"Negara butuh kepastian, bukan polemik tanpa ujung. Beberapa pekan terakhir, energi bangsa tersedot ke tarik-menarik politik. Proses politik seperti ini bisa berjalan berbulan-bulan. Selama itu, pemerintah bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian, sementara rakyat menunggu. Mas Gibran memilih mengakhiri ketidakpastian itu. Ia mundur agar pemerintahan Presiden Prabowo tidak terus terbebani," tambah Andy.
Mengakhiri pernyataannya, PSI mengajak para elite politik untuk berhenti berdebat dan mulai memikirkan nasib rakyat kecil, seperti harga bahan pokok dan ketersediaan lapangan kerja.
"Kepada para elite politik, dengan rendah hati, kami mengajak untuk mengakhiri semua ini. Cukup sudah energi dihabiskan untuk perang opini. Rakyat tidak hidup dari perdebatan di ruang sidang. Rakyat hidup dari harga beras yang terjangkau, lapangan kerja, dan sekolah yang layak untuk anak-anak mereka," ujar Andy.
