Antrean Solar Mengular, Herman Deru Sebut Ada Dugaan Sindikat dan Mafia BBM di Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru membentuk Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi untuk mengatasi dugaan mafia solar dan antrean panjang di SPBU.
PALEMBANG – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Selatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara terbuka mengungkap adanya dugaan sindikat dan mafia BBM bersubsidi yang diduga menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi solar subsidi.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta Kepolisian Daerah Sumsel. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi distribusi BBM bersubsidi yang belakangan menjadi sorotan akibat antrean panjang di berbagai SPBU.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sumsel akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Suplai dan Penyaluran BBM Bersubsidi. Satgas ini akan melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta aparat kepolisian guna memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
"Pembentukan satgas ini akan saya tandatangani. Jadi di situ akan melibatkan Satpol PP, Dishub, Polantas juga untuk eksternalnya agar terlibat dan agar tak terjadi antrean panjang," ujar Herman Deru, Rabu (8/7/2026).
Menurut Herman Deru, hasil evaluasi menunjukkan persoalan antrean solar subsidi tidak semata-mata disebabkan tingginya kebutuhan masyarakat atau terbatasnya pasokan. Ia menilai terdapat indikasi penyimpangan dalam proses penyaluran yang membuat BBM bersubsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh pihak yang berhak.
Bahkan, Gubernur secara terbuka menyebut adanya dugaan sindikat yang diduga memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM subsidi.
"Persoalan antrean ini sebenarnya klasik. Pertama karena ada sindikat. Baik itu di internal masing-masing SPBU, ada juga operator yang punya lima barcode, kemudian tukang unjal. Tapi apa pun itu, ini persoalan yang harus diatasi secara komprehensif," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena mengungkap dugaan adanya operator yang menggunakan lebih dari satu barcode untuk memperoleh solar subsidi.
Apabila praktik tersebut benar terjadi, maka berpotensi menyebabkan satu pihak memperoleh BBM subsidi berulang kali, sementara masyarakat lain harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan haknya.
Selain dugaan penyalahgunaan barcode, Herman Deru juga menyinggung keberadaan "tukang unjal", yakni pihak yang diduga membeli solar subsidi secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Praktik semacam ini dinilai dapat mengganggu distribusi BBM subsidi sekaligus merugikan negara karena subsidi tidak tepat sasaran.
Tak hanya itu, Herman Deru mengungkap fakta lain yang menurutnya tidak kalah memprihatinkan. Ia menyebut ada SPBU yang enggan menerima pasokan bio solar subsidi karena diduga mendapat tekanan dari mafia BBM yang beroperasi di lapangan.
"Ada juga SPBU yang tidak mau dikasih BBM bio solar, karena tidak tahan dengan mafia BBM di lapangan," ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi di Sumsel diduga tidak hanya berkaitan dengan antrean kendaraan, tetapi juga menyangkut dugaan penyimpangan yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Karena itu, Herman Deru meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap setiap dugaan tindak pidana yang ditemukan. Sementara pengawasan terhadap mekanisme distribusi tetap menjadi kewenangan BPH Migas.
"Yang pidana silakan polisi, yang di dalam distribusi silakan BPH Migas," katanya.
Melalui pembentukan Satgas Pengawasan Suplai dan Penyaluran BBM Bersubsidi, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap pengawasan di setiap SPBU dapat diperketat sehingga distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Satgas juga diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan, menertibkan distribusi, dan mengembalikan hak masyarakat yang selama ini terdampak antrean panjang.
Gubernur Herman Deru optimistis langkah tersebut akan mulai menunjukkan hasil dalam waktu dekat. Ia menargetkan antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh solar subsidi.
"Kita berharap dalam minggu-minggu ini kelihatan hasilnya. Tidak ada lagi antrean panjang," pungkasnya. (®)
Baca Juga
Editor: Redaksi
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Citranusamedia.com, Mari bergabung di Grup Telegram "CNM MEDIA", caranya klik link ini: GABUNG SEKARANG, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
