Presiden Jokowi Sampaikan 6 arahan Terkait Pemilu 2024 Pada KPU Dalam Pertemuannya Di Istana Merdeka Jakarta
Ada Enam arahan Jokowi pada Komisi Pemilihan Umum terkait Pemilu 2024 pada pertemuannya di Istana Merdeka Jakarta
Ada beberapa Poin yang disampaikan Oleh Presiden dalam pertemuan tersebut diantaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.
Ada 6 Poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada KPU terkait Pemilu 2024.
Diantaranya yang pertama, Presiden sangat mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan diadakan pada Hari Rabu 14 Februari 2024.
“Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Senin 30 Mei 2022.
Kedua, pada pemilihan umum nanti Presiden akan memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk mendukung penuh penyelenggaraan pemilu kepada KPU.
“Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan,” katanya.
Ketiga, presiden menyampaikan dan berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik Pusat maupun Daerah hingga seluruh penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.
Keempat, Kepala Negara juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Kelima, Presiden menyampaikan kepada KPU sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, serta bisa dilakukan dalam durasi selama 90 hari.
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” ungkapnya.
Terakhir, Presiden Jokowi akan mengerahkan seluruh aparat negara untuk dapat mendukung dan menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di selurug wilayah Indonesia, terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Disamping itu juga Presiden Jokowi mengingatkan untuk menggunakan Logistik yang berasal dari produk Lokal dalam Negeri sendiri.
“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (BPMI SETPRES/UN)
Baca Juga
Editor: Yogi
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Citranusamedia.com, Mari bergabung di Grup Telegram "CNM MEDIA", caranya klik link ini: GABUNG SEKARANG, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
