Menarik! Bantuan Hukum Gratis OKU Timur Diduga Salah Sasaran, Rp119,7 Juta untuk 7 Penerima Mampu
Hasil pemeriksaan menemukan tujuh dari 22 perkara yang ditangani Advokat HeRe melibatkan penerima berkategori mampu
OKU TIMUR — Program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur diduga salah sasaran. Hasil pemeriksaan menemukan tujuh dari 22 perkara yang ditangani Advokat HeRe melibatkan penerima berkategori mampu. Pemberian bantuan hukum kepada tujuh penerima tersebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp119.700.000.
Temuan itu terungkap dalam pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025. Advokat HeRe ditunjuk sebagai pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Timur Nomor 47 Tahun 2025.
Berdasarkan penelusuran data kesejahteraan pada situs Kementerian Sosial, ketujuh penerima masuk kelompok masyarakat menengah hingga kaya. Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan penentuan penerima program yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin memperoleh akses terhadap layanan hukum.
Kepala Bagian Hukum Setda selaku Sekretaris Tim Pendamping mengungkapkan bahwa evaluasi perkara dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi, seperti surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat.
Namun, Tim Evaluasi Perkara tidak mencocokkan data pemohon dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui Dinas Sosial maupun situs Kementerian Sosial. Akibatnya, proses evaluasi tidak dilengkapi verifikasi silang terhadap data kesejahteraan calon penerima.
Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme verifikasi yang perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah. Surat keterangan tidak mampu menjadi salah satu dokumen administrasi yang diperiksa, tetapi tanpa pencocokan data, kelayakan penerima tidak diuji secara menyeluruh berdasarkan informasi kesejahteraan yang tersedia.
Anggaran Rp119,7 juta untuk tujuh perkara tersebut kini menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten OKU Timur perlu menjelaskan dasar penetapan penerima dan langkah perbaikan sistem verifikasi agar bantuan hukum gratis benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sebab, ketika program untuk masyarakat miskin justru dinikmati penerima yang tercatat dalam kelompok kesejahteraan menengah hingga kaya, ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan uang publik patut dipertanyakan.
Baca Juga
Editor: Redaksi
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Citranusamedia.com, Mari bergabung di Grup Telegram "CNM MEDIA", caranya klik link ini: GABUNG SEKARANG, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
