MAJELIS PIMPINAN WIAYAH PEMUDA PANCASILA SUMATERA SELELATAN GELAR RAPAT PLENO PIMPINAN HARIAN DIPERLUAS
Santosnews.com | Palembang - Sebagai satu-satunya organisasi yang menggunakan lambang Pancasila yang diberikan oleh para petinggi Militer Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbentuk organisasi kemasyarakatan berbasis massa, demikian disebutkan dalam Anggaran Dasar Pemuda Pancasila Bab VIII Pasal 7, sehingga pembentukan jenjang horizontal dan vertikal dilakukan sampai ke basis. Sejak bertransformasi dari OKP ke Ormas yang diputuskan pada tahun 2001 saat Mubes, Pemuda Pancasila terus melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi program dan konsolidasi personal.
Sumatera Selatan merupakan salah satu basis terbesar Ormas Pemuda Pancasila di Indonesia, maka dari itu, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan setelah melakukan rapat koordinasi antar bidang dan perangkat ormas, Jumat (20/01/2023) pukul 14.00 wib melaksanakan Rapat Pleno I Pimpinan Harian Diperluas yang dihadiri oleh Fungsionaris MPW mulai Ketua, Wakil-wakil Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris Bidang, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, Anggota-anggota Bidang dan juga mengundang 10 (sepuluh) Ketua-Sekretaris Perangkat Ormas yaitu Komando Inti Mahatidana, Badan Pelaksana Kartu Tanda Anggota, Badan Pelaksana Kaderisasi, Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum, Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa, Srikandi, Badan Pengusaha, Badan Kesehatan Penanggulangan Bencana, Badan Buruh Pekerja dan Badan Tani Nelayan.
Rapat Pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua MPW, H. Fauzi Amro didampingi unsur Pimpinan Sidang Pleno yaitu Wakil Ketua I, RM. H. Ari Maulana, Wakil Ketua II, RM. Taufik Husni, Wakil Ketua III, M. Aminuddin, Wakil Ketua IV, Ganef Asmara, Sekretaris, H. Nopianto dan Bendahara, Harun Pahala menyampaikan rancangan keputusan yang akan dibahas dan diputuskan pada pleno. Tampak hadir Fungsionaris MPW antara lain H. Hendri Zainuddin, M. Reza Farisyi, H. Hasbi Asadiki, M. Asywat, Herman Ong, Dadang Hartono, Zaki Shahab, H. Hermawan, Marihot, Ledy, Firdaus Hasbullah, Andri, Yan Coga, Hendra AB, Gustav, Khoirod, Leni Mardiana, Andri Adam, Ade Chandra, Anggie Anggara, dan lainnya.
"Ada 9 poin yang akan kita bahas pada pleno yaitu Kesekretariatan, E-KTA, Pelantikan MPW dan Perangkat Ormas, Diklat Kaderisasi Kualifikasi Utama, Program Kerja 1 Tahun kedepan, RPP PAC, Muscab MPC, Pemilu Legislatif dan Fakta Integritas" kata Sekretaris MPW, H. Nopianto kepada forum pleno.
Disambung Nopi, bahwa ke sembilan poin tersebut kita putuskan bersama hari ini guna menjadi keputusan organisasi untuk kita jalankan bersama mengembangkan Pemuda Pancasila di Sumatera Selatan.
Adapun pada pleno tersebut, Bidang P2C dan perangkat ormas seperti SAPMA, BPKTA, BP3, B2P3, SRIKANDI, BPPH, BPK menyampaikan paparan program yang akan dilaksanakan kedepan.
H. Fauzi Amro, Ketua MPW menyampaikan menyambut tahun 2023 ini, kita fokuskan untuk selesaikan dulu internal organisasi yaitu konsolidasi organisasi dan konsolidasi personal antara lain penyempurnaan kepengurusan, penyempurnaan jenjang, penyempurnaan tata kerja fungsionaris, penyempurnaan program konsolidasi. Antara lain E-KTA, Pembentukan Pimpinan Ranting, RPP PAC, Pemberkasan Administrasi Konsolidasi, Muscab MPC dan Penguatan Jaringan Personal Kepengurusan. Bahwa di tahun 2023 ini, saya minta Wakil Ketua I yang membidangi hal Organisasi Keanggotaan Kaderisasi, Wakil Ketua IV yang membidangi hal Pembinaan Pemberdayaan Cabang, dan Sekretaris yang membidangi ke-adminstrasian organisasi untuk mengkoordinir penguatan kelembagaan organisasi, kita targetkan sampai Desember 2023, Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila terbentuk definitif di setiap desa dan kelurahan di Sumatera Selatan.
Ditambahkan beliau, bahwa 1 (satu) tahun ini kita fokus selesaikan internal organisasi, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) wajib membentuk PAC melalui RPP, Pimpinan Anak Cabang (PAC) wajib membentuk Pimpinan Ranting (PR) melalui RPP, Pimpinan Ranting wajib melakukan persiapan-persiapan pembentukan Pimpinan Anak Ranting untuk merekrut anggota baru. Selain itu, MPC juga wajib untuk memfasilitasi pembentukan 9 (sembilan) perangkat ormas wajib yaitu KOTI MAHATIDANA, BPKTA, BPK, BPPH, SAPMA, BP3, B2P3, BKPB dan SRIKANDI. Dalam organisasi, ada struktur kepengurusan, harus dihidupkan sehingga roda organisasi berjalan normatif, jangan hanya Ketua, Sekretaris dan Bendahara saja, karena ada Ketua Bidang, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Bidang yang menjadi fungsionaris harus diberdayakan. Karena jadi Pengurus yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) wajib untuk mengurusi organisasi dan anggota biasa, itu sudah jadi hukum alamnya. MPC Pemuda Pancasila Kabupaten/Kota di Sumsel harus hidup adaptif bermetafosa. Menurut catatan MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumsel, ada 10 (sepuluh) MPC yang masuk dalam kategori tidak aktif karena bisa dikatakan hampir tidak melakukan konsolidasi organisasi ke basis, 2 (dua) diantaranya sudah kita Caretakerkan dan mem Plt-kan Ketuanya, sedangkan 8 (delapan) MPC lainnya kita pantau 100 % RPP PAC nya sampai tanggal 28 Februari 2023 terakhir. Kita akan beri kesempatan bagaimana dalam menjalankan RPP PAC, jika tidak maka ada aturan organisasi yang mengaturnya yaitu Plt atau Caretaker, maka MPC harus berbasis kinerja. Dan mengenai E-KTA, dari BPKTA Nasional melakukan penertiban admin E-KTA dan Maintenance Website, saat ini BPKTA Sumsel telah memiliki 4 (empat) orang admin E-KTA yang dalam waktu dekat akan segera diaktifkan dan dibagi untuk 17 Kabupaten/Kota. Untuk MPC Kabupaten/kota kita minta untuk segera menyampaikan 1 (satu) nama orang yang secara khusus ditunjuk untuk sebagai Admin E-KTA, karena nanti akan ada pelatihan tersendiri.
Wakil Ketua I, RM. H. Ari Maulana didampingi Wakil Ketua IV, Ganef Asmara menambahkan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab MPW, MPC, PAC, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, Perangkat Ormas dan Fungsionaris Pengurus sudah sangat jelas diatur dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), tentu dalam menjalankannya ada tantangan, maka harus ada trick and tracknya yaitu berkolaborasi. Saat ini Ormas Pemuda Pancasila telah melakukan revolusi organisasi yaitu dengan adaptif bermetafosa, dari 17 (tujuh belas) MPC di Sumsel, kita telah melakukan pemetaan 3 (tiga) kategori yaitu MPC Aktif, MPC Normatif, MPC Tidak aktif, dan ada 3 (tiga) bidang aktif yang akan turun ke lapangan yaitu Bidang Organisasi Keanggotaan, Bidang Kaderisasi dan Bidang Pembinaan Pemberdayaan Cabang (P2C).
Ditambahkan Wakil Ketua IV, Ganef Asmara bahwa Bidang P2C MPW untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan MPC, karena pelaksanaan RPP PAC wajib diketahui oleh Bidang P2C nya masing-masing sebagai bentuk monitoring dari MPW, bahkan diusahakan Bidang P2C MPW untuk turun memantau pelaksanaan RPP PAC. Dalam waktu dekat, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumsel melalui Bidang P2C MPW akan mengundang Ketua dan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila se-Sumsel dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi. Kita akan fokus terhadap PAC yang belum melaksanakan RPP, bagi PAC yang sudah melaksanakan RPP baik tahun 2021 maupun 2022 untuk melaporkan pemberkasan sebagai bukti pelaksanaan yaitu fotocopi materi sidang RPP yang di sahkan, fotocopi Berita Acara RPP, fotocopi Daftar Hadir RPP dan Foto-foto pelaksanaan sidang-sidang RPP. Periodenisasi PAC se-Sumsel akan kita samakan yaitu periode 2022-2025. Mengingat bahwa Laporan Pemberkasan RPP PAC paling lambat diterima tanggal 28 Februari 2023 oleh Bidang P2C MPW, maka kepada MPC Pemuda Pancasila Kabupaten/Kota se-Sumsel untuk segera menyelesaikan RPP PAC bagi yang belum, serta menyampaikan Data Pengurus dan Anggota untuk input E-KTA.
Baca Juga
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Citranusamedia.com, Mari bergabung di Grup Telegram "CNM MEDIA", caranya klik link ini: GABUNG SEKARANG, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
