Papan proyek kegiatan proyek pokir itu berupa pembuatan gorong-gorong atau box curvet dengan membela dan menghancurkan badan jalan desa, dengan maksud
BANYUASIN,Republik ku - Masyarakat desa Rantau Bayur, Kecamatan Rantau Bayur menyangkan pekerjaan Aspirasi masyarakat (Pira) anggota Dewan yang mengunakan anggaran R-APBN tahun 2022 yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Bagaimana bisa berharap DPR akan kritis membahas anggaran negara secara menyeluruh jika di pikiran mereka kepentingan pribadi melalui dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) justru yang lebih diprioritaskan," ujar salah satu warga yang tidak mau nama nya di publikasikan.
Dia juga menambahkan , permintaan penambahan dana aspirasi semakin mempertegas kerja pokok DPR hanya untuk kepentingan politik anggota dan partai politik. Menurut dia, dana aspirasi bagi dapil oleh DPR tidak didukung konsep yang jelas.
Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun media ini dari berbagai sumber. Bahwa ada salah satu proyek pengerjaan Proyek di Desa Rantau Banyur, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. pokir ini dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin diduga digunakan untuk kepentingan pribadi kontraktor yang mengerjakan proyek itu sendiri.
Papan proyek kegiatan proyek pokir itu berupa pembuatan gorong-gorong atau box curvet dengan membela dan menghancurkan badan jalan desa, dengan maksud air bisa mengalir kelahan sawah si kontraktor. Hal ini mendapat tanggapan serius masyarakat.
Masyarakat mempertanyakan realisasi pengerjaan proyek pokir ini, karena menurutnya, seharusnya proyek tersebut tidak dibangunkan untuk kepentingan pribadi si kontraktor, yang ada kedekatan dengan anggota dewan yang merealisasikan program pokir tersebut. “Seharusnya tidak disitu titik proyeknya, karena itu bukan aliran anak sungai. Itu tempatnya pribadi dari lahan si kontraktor itu.
meminta hal ini menjadi perhatian, baik dari pihak PUTR maupun anggota dewan yang merealisasikan proyek pokir itu.”Nama pokir, pokok fikiran rakyat, seharusnya memang direalisasikan untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk kebutuhan si kontraktor yang kebetulan memiliki lahan persawahan di daerah itu,". Jelasnya.
Dengan dibangun seperti itu tidak berdampak secara luas ke masyarakat.
“Dengan demikian, jelas hal ini terindikasi ada yang salah dari pengusulan tidak berdasarkan kepetingan umum bagi masyarakat yang barang tentu akan melukai hati rakyat, sehingga akan berdampak serius di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara Heru Kades Rantau Bayur, tidak ada konpirmasi atau pemberitahuan sebelumnya, tentang pengajuan proyek tersebut, dan yang jadi heran lagi kalau memang kepentingan masyarakat petani, kenapa tidak ada musyawarah sebelumnya, akan tetapi kalau demi kepentingan pribadi tidak seharusnya mengajukan atau memakai dana APBD atau dana PIRA,” jelas
Pihak terkait terutama APH, untuk segera turun kelapangan guna menindaklanjuti pelaksanaan proyek ini.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin H Ardi Arfani ST, MM, belum bisa dikonfirmasikan karena Hpnya tidak aktif bahkan pesan WA juga tidak di tanggapi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ir Edi Sarwono, Kabid Pembangunan PUTR Kabupaten Banyuasin, konfirmasi belum ditanggapinya.
Sementara awak media Masi berusaha menghubungi pihak CV Tiga Putra Agung selaku pelaksana proyek untuk di konfirmasi.
Rill IWO Banyuasin.
Baca Juga
Editor: Rillis
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Citranusamedia.com, Mari bergabung di Grup Telegram "CNM MEDIA", caranya klik link ini: GABUNG SEKARANG, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
