Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan pendanaan dan pemindahan ibu kota baru (IKN) Nusantara. Dalam ketentuan itu diatur juga soal pajak dan pungutan khusus IKN.
Pada Pasal 42 PP tersebut memungkinkan Otorita IKN Nusantara untuk memungut pajak khusus IKN dan/atau pungutan khusus IKN.
"Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," terang Pasal 42(4) seperti dikutip pada Rabu (4/5).
Kemudian, pada Pasal 43 dibeberkan jenis pajak khusus yang bisa dipungut oleh Otorita IKN, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
Lalu, pajak rokok, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Selain itu, Otorita IKN juga bisa menarik pajak barang dan jasa tertentu, terdiri dari makanan dan minuman (mamin), tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.
Selain itu juga ada pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet.
Pada Pasal 44 hingga Pasal 56 dijelaskan lebih rinci definisi dan besaran tarif yang dikenakan.
"Dalam rangka pengenaan Pajak Khusus IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 56, Kepala Otorita menyampaikan Rancangan Peraturan Otorita IKN kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan reviu," jelas Pasal 57.
Kemudian, setelah disetujui oleh menteri terkait, maka pemerintah lewat Kepala Otorita akan meminta persetujuan DPR RI, baru lah setelahnya Kepala Otorita bisa menetapkan Peraturan terkait pajak khusus IKN.
Namun, daftar jenis pajak khusus IKN yang tercantum pada Pasal 44-56 dapat dikecualikan jika potensinya kurang memadai dan/atau Otorita IKN menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
Baca Juga
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Citranusamedia.com, Mari bergabung di Grup Telegram "CNM MEDIA", caranya klik link ini: GABUNG SEKARANG, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Sumber : CNN
